Kegiatan Tim TP4D Kejaksaan Negeri Pontianak

IMG_0951 tp4d

Sejak diinstruksikan oleh Jaksa Agung melalui JAM Intel, tim TP4D Kejari Pontianak telah melakukan sosialisasi di SKPD, Satker, Camat dan Lurah yang ada di Pemkot Pontianak dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan terhitung awal bulan Februari 2016 tim TP4D Kejari Pontianak telah melakukan sosialisasi keseluruh SKPD atau Satker di Pemkot Pontianak, diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut, SKPD atau Satker di Pemkot Pontianak secara langsung bisa memintan pendampingan, pengamanan kepada Tim TP4D Kejari Pontianak sehingga penyerapan Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada di SKPD, Satker, Camat dan Lurah tersebut bisa terserap semua dan hasil pembangunannya dapat dinikmati oleh Masyarakat. Yang terpenting dalam pelaksanaannya diharapkan tidak terjadi penyimpangan yang menimbulkan adanya tindak pidana Korupsi.

IMG_0858 tp444d

Info Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

penjara-fractalroad-depan

Periode  Januari – April  2016, Kejaksaan Negeri Pontianak telah melimpahkan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak 9 Perkara dan 1 Perkara Tindak Pidana Perpajakan.

Telah diPutus PN. Pontianak : 7 Perkara

Incracht : 4 Perkara telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ( Incracht)

Upaya Hukum / Banding : 3 Perkara

Masih dalam proses persidangan : 3 Perkara

Periode Januari – April 2016, Kejaksaan Negeri Pontianak telah melaksanakan Eksekusi badan terhadap 5 (lima) Terdakwa terhadap putusan sebelum Tahun 2016, 4 (empat) orang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, 1 (satu) orang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak .

Untuk putusan Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2016 telah dilakukan eksekusi badan terhadap 1 (satu) orang Terdakwa.

sejarah iad

Ikatan Adhyaksa Dharmakarini, telah dibentuk sejak tahun 2000 berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional Garis Konsultasi Istri Pegawai Kejaksaan Agung dengan Istri Kepala Kejaksaan Tinggi Se-Indonesia Nomor 06/GK/Kejagung/VI/2000, tanggal 14 Juni 2000 tentang Adhyaksa Dharmakarini.

Bahwa keberadaan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini telah dikukkuhkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, Tanggal 28 November 2007, Nomor: KEP-124/A/JA/11/2007 tentang Pengukuhan Organisasi Adhyaksa Dharmakarini Kejaksaan Republik Indonesia.

Bahwa Ikatan Adhyaksa Dharmakarini adalah suatu ikatan istri pegawai Kejaksaan, pegawai perempuan Kejaksaan, istri pensiunan pegawai Kejaksaan, pensiunan pegawai perempuan Kejaksaan, dan janda pegawai Kejaksaa, yang mandiri, non politik dan tidak terkait dengan organisasi politik manapun, mempunyai maksud dan tujuan di bidang Kemanusiaan, Sosial Budaya, Ekonomi dan Pendidikan.

Bahwa Ikatan Adhyaksa Dharmakarini diperlukan keberadaannya untuk membantu pemerintah Indonesia pada umumnya dan keluarga Kejaksaan pada khususnya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat serta keluhuran bangsa dan budaya Indonesia, dan seiring dengan perkembangan jaman serta semakin banyaknya jumlah anggota , sehingga ikatan Adhyaksa Dharmakarini harus dikelola secara professional.

Bahwa untuk membantu terwujudnya usaha tersebut diperlukan suatu wadah ikatan berbentuk badan hokum, sehingga menjadi suatu ikatan yang bersatu padu, berwibawa, dan mampu melaksanakan tugas pengabdian dan pelayanannya terhadap masyarakat Indonesia khususnya keluarga Kejaksaan.

Bahwa pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Desember 2007, di Cianjur, Jawa Barat, telah diadakan Rapat Kerja Nasional Luar Biasa Anggota Ikatan, tentang Perubahan Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran rumah Tangga dan Peningkatan Status Hukum Adhyaksa Dharmakarini menjadi ikatan berbadan hukum dengan nama ikatan Adhyaksa Dharmakarini.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Kerja Nasional Luar Biasa tanggal13 Desember 2007, di Cianjur, Jawa Barat, tentang Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran rumah Tangga dan Peningkatan Status Hukum Adhyaksa Dharmakarini menjadi ikatan yang berbadan hukum dengan nama Ikatan Adhyaksa Dharmakarini yang disingkat “ I A D”.

Maksud dan tujuan ikatan

Ikatan Adhyaksa Dharmakarini mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusian.

Kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu :

  1. Mempersatukan seluruh istri pegawai Kejaksaan, pegawai perempuan Kejaksaan, istri pensiunan pegawai Kejaksaan, pensiuanan pegawai perempuan Kejaksaan, dan janda pegawai Kejaksaan menjadi anggota ikata;
  2. Menjaga supaya setiap anggota ikatan menjunjung tinggi kehormatan profesi Kejaksaan sesuai dengan, Undang-Undang yang berlaku dan kode etik Kejaksaan
  3. Membina anggota dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan;
  4. Meningkatkan kepedulian sosial;
  5. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki ikatan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesame anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu ikatan;
  6. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan pekerjaan dan profesinya secara professional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat Kejaksaan;
  7. Mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan Lembaga pendidikan, keterampilan dan pelatihan baik formal maupun non formal.
  8. Mengadakan, menyelenggarakan dokumentasi dan penyebaran informasi dalam bidang pendidikan melalui penerbitan buku-buku, yang tidak diperjualbelikan;
  9. Mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda;
  10. Mengadakan Penelitian di bidang ilmu pengetahuan mengenai Kemasyarakatan, Kemanusiaan;
  11. Mengadakan, menyelenggarakan Studi Banding;
  12. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
  13. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan;
  14. Melestarikan lingkungan hidup.

Perintah Harian Jaksa Agung

1. Tingkatkan soliditas Korps karena Kejaksaan satu dan tidak terpisahkan berorientasi kepada peningkatan kinerja yang profesional, proporsional, transparan dan akuntabel.

2. Sukseskan Reformasi Birokrasi guna peningkatan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dengan tidak mengabaikan hati nurani.

3. Tingkatkan integritas moral dalam pelaksanaan tugas dengan menghindari perbuatan tercela, penyalahgunaan wewenang dan perbuatan yang merendahkan martabat penegak hukum dalam upaya meminimalisir stigma negatif institusi.

4. Optimalkan Pengawasan Melekat (Waskat) dan Pengawasan Fungsional (Wasnal) yang menjadi kewenangan masing-masing satuan kerja guna menghindari penyalahgunaan wewenang serta lakukan tindakan tegas dan konsisten terhadap aparat disatuan kerja masing-masing yang melakukan perbuatan tersebut.

5. Tingkatkan koordinasi fungsional dan keterpaduan secara sinergis dengan aparat penegak hukum lainnya dalam penanganan perkara, baik Pidum, Pidsus, Perdata dan Tata Usaha Negara khususnya dalam pengembalian kerugian keuangan negara (Asset recovery), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta tugas-tugas lainnya.

tri krama adhyaksa

LOGO KEJAKSAAN AGUNG

TRI KRAMA ADHYAKSA

  • SATYA

Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap din pribadi dan Keluarga maupun terhadap sesama manusia.

 

  • ADHI

Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga maupun terhadap sesama manusia.

 

  • WICAKSANA

Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangannya.

misi

MISI

  1. Mewujudkan Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai lembaga hukum yang berintegritas
  2. Meningkatkan pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang dalam penanganan Perkara secara Obyektif, Profesional dan Proporsional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran