Reformasi Birokrasi … Kejaksaan Negeri Pontianak, Siap WBK … !

PENDAHULUAN

Menidaklanjuti rekomendasi bidang pembinaan pada Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2018 , angka 3 yaitu: Membangun Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh Kejaksaan Tinggi , Kejaksaan Negeri Ibukota Provinsi, dan Kejaksaan Negeri yang dinilai telah memenuhi syarat, oleh karena itu perlu dibuat buku saku yang digunakan untuk memberikan informasi terkini dalam pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yaitu telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada 6 (enam) area perubahan antara lain:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Tata Laksana;
3. Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Penguatan Pengawasan;
5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Mindset masyarakat terhadap birokrasi cenderung negative dan penuh dengan faktor “kepentingan” sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan publik terutama terhadap Birokrasi yang ada di Instansi Pemerintah.
Kondisi Birokrasi saat ini:

Kondisi Birokrasi saat ini belum menunjukkan arah perkembangan yang baik karena masih banyak ditemukan birokrat yang arogan dan menganggap masyarakat yang membutuhkannya, praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN ) yang masih banyak terjadi, dan mentalitas birokrat yang masih jauh dari harapan.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 yang digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat dan konsisten guna mencapai tiga sasaran hasil utama reformasi birokrasi yaitu:

1. Pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi;
2. Pemerintah yang efektif dan efisien;
3. Pelayanan publik yang baik dan berkualitas

Dengan adanya proses Reformasi Birokrasi diharapkan kedepan akan terwujud Good Governance dengan tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat (public trust ) , dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka perlu secara konkrit dilaksanakan program reformasi Birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas .

 

Vconf1
Kejaksaan Negeri Pontianak, Soft Opening Pelayanan Terpadu Satu Pintu